VALUER IS ME Sharing Everything Makes Life Amazing

Buat teman-temen yang penasaran, silahkan bisa diunduh di email storage blog ini!

Rapat Kerja Terbatas (RAKERTAS) bidang penilaian ditetapkan dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 16 Oktober 2009 di Hotel Aston Marina Ancol Jakarta. Mengingat pentingnya kegiatan ini dalam kaitannya dengan bidang penilaian secara menyeluruh dalam pelaksanaan tupoksi DJKN, DIWAJIBKAN kepada Kepala Bidang Penilaian pada Kantor Wilayah DJKN dan Kepala Seksi Pelayanan Penilaian pada KPKNL untuk dapat hadir TANPA DIWAKILKAN. Pembiayaan peserta pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada DIPA kantor masing-masing. Demikian pengumuman ini, keterangan lebih lanjut dapat menghubungi kami via telp di (021) 3501030 atau bisa dengan mengirimkan email ke masrobby@gmail.com. Terima Kasih

Beberapa hari lalu, tanpa sengaja ketika saya sedang melakukan searching tentang sebuah artikel penilaian tanpa sengaja saya menemukan beberapa situs yang unik dan masih berhubungan dengan dunia penilaian. Situs tersebut dapat membantu kita untuk mengetahui seberapa sih sebenarnya nilai dari situs/web/webblog yang kita miliki itu? Dari beberapa situs, saya memilih sebuah situs bernama WEBVALUER.ORG untuk mencoba menilai webblog penilaian ini sendiri. Kenapa saya pilih situs ini, karena hanya situs ini yang dapat menghitung blog penilaian baik dengan domain asal blogspot ataupun domain lanjutan (.djkn.or.id). Hasilnya adalah sebagai berikut :

1. Dengan domain http://penilaian.djkn.or.id

2. Dengan domain http://direktoratpenilaian.blogspot.com
Dasar penilaian web ini lebih menitik beratkan pada kepadatan traffic web dan berapa banyak web lain mencantumkan link ke web yang dinilai. berdasarkan source penghitung rank lain yang telah ada seperti alexa, page rank dll. Faktor advertisement kemungkinan tidak terhitung dalam situs penghitung web ini, mengingat situs ini bekerja secara otomatis seperti halnya situs penerjemah semacam google translate. Jadi berapakah nilai web/blog anda?Anda bisa mencoba menilainya dengan cara ini. Silahkan mencoba!!

Segenap jajaran Direktorat Penilaian Kekayaan Negara mengucapkan Selamat Merayakan Hari Raya Idul Fitri 1430 Hijriah. Mohon Maaf Lahir dan Batin...Selamat Mudik!

Apa sih sebenarnya arti fungsional itu...?Secara sederhana fungsional bisa diartikan mempunyai kegunaan/fungsi. Dalam wiktionary juga dijelaskan functional is useful, serving a purposes and fulfilling a function. Fungsional adalah bersifat guna, menyediakan sebuah tujuan . Menurut Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1994 yang dimaksudkan dengan jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. Nah dari ketiga definisi di atas sebenarnya telah jelas mengapa saya mengambil tema ini sebagai bahan uneg-uneg dalam blog ini. Fungsional disini saya pandang dari scope yang lebih sempit yang akan teman-teman ketahui lebih lanjut dari tulisan di bawah ini. Dilihat dari tugas dan tujuannya, telah jelas bahwa penilai adalah pihak yang dengan ketrampilan dan keahliannya dapat memberikan opini nilai tentang suatu aset atas permohonan assignor (pemberi tugas) yang akan dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan penetapan keputusan terkait keberadaan aset itu sendiri. Penilai bekerja secara independen karena tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain, bahkan sang pemberi tugas itu sendiri. Berkaitan dengan independensi tersebut, penilai dituntut untuk dapat bertanggung jawab penuh atas hasil kerjanya. Menilik pernyataan di atas, kita bisa melihat bahwa sungguh penilai memiliki tugas dan tanggung jawab yang sedemikian berat. Kesalahan penilai dapat berimbas pada kesalahan penetapan keputusan pihak pemberi tugas yang dapat beakibat pada gugatan hukum dari pihak-pihak yang merasa dirugikan atas keputusan tersebut. Mau tidak mau penilai adalah pihak yang secara langsung akan terjerat dalam gugatan hukum tersebut. Dalam melaksanakan pekerjaannya penilai juga banyak menghadapi resiko fisik dan rohaniah yang mungkin belum disadari sepenuhnya oleh pihak pembuat kebijakan. Tidak adanya jaminan penyangga profesi semisal asuransi pun menjadikan penilai harus menghadapi ancaman resiko di lapangan sendirian. Apapun yang terjadi di lapangan, itu adalah menjadi tanggungan penilai itu sendiri. Apa yang kita lihat disini? High revenues means high risk atau kalau boleh saya balik dan seret ke perbincangan ini High risk means high revenues tidak berjalan seimbang. Kata revenues dapatlah kita sebut rewards disini. Ya, pekerjaan dengan resiko besar tentunya berhak mendapat penghargaan yang setimpal. Penghargaan apakah itu? Nah inilah yang menjadi pusat uneg-uneg saya dari tadi. Tunjangan dan jaminan penyangga profesi! Ya, dilihat dari status PNS-nya, penghargaan setimpal ini baru bisa didapatkan penilai apabila telah diatur struktur jabatan fungsionalnya. Kenyataannya penilai DJKN sekarang masih berstatus struktural. Apa saja sih kriteria jabatan fungsional itu?
1. Mempunyai metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi;
2. Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi;
3. Dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan :
- tingkat keahlian bagi jabatan fungsional keahlian;
- tingkat ketrampilan bagi jabatan fungsional ketrampilan;
4. Pelaksanaan tugas bersifat mandiri;
5. Jabatan fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.
Hhhm, setelah melihat kriteria di atas, apakah yang Anda pikirkan? Mungkin sama dengan yang saya pikirkan ketika mulai menulis artikel ini....
Oya, hampir saya lupa. Sebagai jabatan fungsional, tentunya penilai juga harus mempunyai apa yang disebut dengan rumpun jabatan fungsional. Mungkin sudah mulai harus dipikirkan dari sekarang untuk membentuk suatu Asosiasi Penilai Pemerintah sebagaimana impian almarhum Direktur Penilaian terdahulu, Bapak Iwan Hindawan Dadi. Asosiasi Penilai Pemerintah ini beranggotakan seluruh penilai internal dari seluruh instansi pemerintah baik departemen ataupun non departemen. Asosiasi ini tidak dibentuk untuk menjadi saingan MAPPI, namun justru keduanya dapat berkoordinasi dan bersinergi dalam bidang penilaian di Indonesia. Bahkan anggota Asosiasi Penilai Pemerintah ini ada yang juga menjadi anggota dari MAPPI. Masalahnya sekarang tenaga penilai internal yang ada di Indonesia sekarang hanya berasal dari lingkungan Departemen Keuangan yaitu DJKN dan DJP. Sedangkan instansi pemerintah yang lain belum memiliki tenaga penilai. Ini berarti langkah awal pembentukan rumpun jabatan fungsional penilai ini adalah dengan menyediakan tenaga penilai bersertifikasi di tiap instansi pemerintah. DJKN sebagai regulator harus bersiap memberikan bimbingan akademis penilai kepada masing-masing instansi pemerintah dengan memberikan diklat, pelatihan, atau sejenisnya yang bertujuan menciptakan penilai yang terampil, terlatih, dan bersertifikasi. Untuk menjaga kualitas hasil penilai didikannya, tentunya DJKN-lah yang akan menjalankan fungsi quality control secara mutlak. Fungsi quality control ini dapat dijalankan dengan membentuk sebuah Sub Direktorat pembinaan & pengawasan penilai di dalam Direktorat Penilaian yang bertanggung jawab terhadap seluruh penilai internal di instansi pemerintah. Terakhir, jabatan fungsional tentu mengisyaratkan adanya persyaratan angka kredit. Darimanakah angka kredit penilai diambil? Tentunya dari kuantitas dan kualitas penilaian yang pernah dilaksanakan oleh penilai itu sendiri. Dari sini, harus ada langkah awal yang dilakukan oleh pihak DJKN sendiri untuk lebih memperketat kualifikasi penilai yang akan di-fungsionalkan, contoh paling nyata adalah dengan meninjau kembali SK Menkeu tentang penunjukan penilai internal di lingkungan DJKN. Penilai dengan angka kredit yang tidak memenuhi kualifikasi tentunya harus "rela" dieliminasi. Hal tersebut dilakukan, sekali lagi, agar kuantitas dan kualitas penilai , khususnya, DJKN dapat terjaga. Ok, mungkin cukup sekian tulisan saya. Semoga uneg-uneg ini dapat tercapai...suatu hari. Mohon maaf apabila mungkin terdapat kesalahan dalam tulisan ini, diharapkan masukan dan kritik dari teman-teman demi pembelajaran bersama. Hidup DJKN(robby).

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat, penilai DJKN mendapat tugas menilai semua jembatan milik pemerintah pusat. Tugas ini terbilang cukup berat karena banyak penilai DJKN yang belum cukup memiliki pengetahuan untuk melakukan ini.

Direktorat Penilaian Kekayaan Negara dalam hal ini diminta membuat panduan atau pedoman dalam melakukan penilaian jembatan. Tugas ini disertai permintaan supaya pedoman tersebut dibuat dengan pertimbangan "mudah digunakan" dan "mampu di challenge". Untuk itulah melalui SE No. 7 , Dit. PKN menerbitkan pedoman penilaian jembatan.

Dalam SE tersebut jembatan dibedakan menjadi 2 yaitu:
1. Jembatan Standar
2. Jembatan Non Standar

Jembatan Standar terdiri dari
1. Jembaran Flat Slab
2. Jembatan Gelagar Beton I
3. Jembatan Gelagar Beton T
4. Jembatan Box CUlvert
5. Jembatan Gelagar Baja
6. Jembatan Rangka Baja

Jembatan Non Standar terdiri dari
1. Jembatan Box Girder
2. Jembatan Cable Stayed
3. Jembatan Pelengkung Beton
4. Jembatan Pelengkung Baja
5. Jembatan Lainnya yang tidak termasuk jembatan standar

Jembatan yang masuk kategori jembatan standar dapat dihitung dengan menggunakan alat bantu DKPJb, sedangkan jembatan non standar harus dihitung dengan menggunakan quantity survey.

Dengan alat bantu DKPJb pelaksanaan penilaian jembatan standar dapat berlangsung dengan cepat. DKPJb sendiri dihitung dengan membuat model-model jembatan standar dan dihitung secara quantuty survey. Selanjutnya hasilperhitungan quantity survey itu dibagikanberdasarkan beberapa parameter untuk setiap komponen jembatan.

Komponen Jembatan sendiri terbagi menjadi:
1. Struktur Bawah
2. Struktur Atas

Struktur Bawah terdiri dari:
1. Pondasi
2. Pilar
3. Kepala Pilar

Struktur Atas Terdiri dari
1. Sistem Gelagar
2. Tumpuan
3. Plat Lantai
4. Trotoar
5. Kerb
6. Tiang Sandaran
7. Pipa Sandaran
8. Lapisan Aspal
9. Sambungan
10. Pipa Air Hujan
11. Marka Jalan

Setiap Komponen dihitung berdasarkan luas lantai jembatan atau volume komponen terpasang.
sumber : www.rachmatqorykurniawan.blogspot.com

Alhamdulillah aku telah kembali dari tugas penilaian ke Banda Aceh. Wah seumur-umur baru pertama kali ini aku menginjakkan kaki di kota itu. Banyak sekali kesan yang aku tangkap  selama 4 hari berada di kota ini. Satu, udaranya panas banget, mirip banget sama udara kota Sorong (disini aku 3,5 tahun mengabdi di KPKNL sebelum mutasi), cuma bedanya matahari Aceh sangat menyengat dari atas, sedangkan Sorong menyengat atas bawah. Lho....dari bawah karena memang uap panas minyak dari bawah permukaan tanah menyembul ke atas,jadinya panas banget. Sekian tentang Sorong,hehe. Kesan kedua yang kudapat di Aceh, trauma. Kenapa trauma? Karena kulihat hampir sebagian besar bangunan baru yang berdiri itu berlantai dua, mungkin adalah salah satu bentuk antisipasi masyarakat Aceh karena trauma atas kejadian tsunami yang pernah dihadapi. Masih banyak juga kulihat sisa puing-puing bangunan yang ditinggalkan oleh pemiliknya, entah mengungsi atau karena meninggal dalam bencana tersebut (Innalillahi...), selain itu sempat juga aku melewati beberapa lokasi kuburan massal yang didirikan, ya Allah miris banget melihatnya (semoga Allah memberikan tempat terbaik untuk mereka). Ketiga, Unik...Unik dalam kebiasaan umum masyarakat, masyarakat Aceh kelihatannya sangat gemar minum kopi. Bahkan salah satu teman di Aceh mengatakan biasanya setelah apel pagi, pegawai disini selalu berbondong-bondong menuju kedai kopi terdekat, untuk sekedar melakukan rutinitas minum kopinya, wah..wah..unik juga pikirku. Itulah kenapa di Aceh banyak sekali terdapat kedai kopi di pinggir jalan dari yang kaki lima sampai ruko 2 lantai (mengingatkanku akan kota Ambon yang juga cukup banyak terdapat kedai kopi).  Hal unik lain yang kutemui disini adalah semua iklan yang terpampang di pinggir jalan umum yang menampilkan bintang iklan perempuan semuanya berjilbab! Hhhm, penerapan syariat Islam disini memang merambah semua segi kehidupan termasuk periklanan. Disinilah aku baru melihat Luna Maya dan Pevita Pearce menggunakan jilbab dalam salah satu iklan operator seluler ternama di Indonesia. Unik yang lain mungkin banyak ditemui di daerah lain yaitu bahasa. Mendengar mereka berbicara dengan logat melayu yang cukup unik, dahiku mengkerut. Logat melayu mereka menurutku mirip dengan gabungan logat bahasa Bali dan Bugis, unik banget. Kesan terakhir yang kudapat adalah keramahtamahan masyarakatnya. Mereka tak pernah segan menyapa satu sama lain, bahkan orang asing seperti aku yang baru menginjakkan kaki disana. Pengalaman paling berkesan adalah dimana tim kami sedang berjalan-jalan mencari data pembanding untuk obyek penilaian (ternyata susaaah banget mendapatkan data pembanding disana) dan akhirnya berhenti di suatu kedai kopi. Disana kami bertemu dengan 2 orang Bapak yang bersedia dengan rela hati mengantarkan kami menuju tempat tanah yang mereka tahu akan dijual di sekitar tersebut dengan motornya. Ck..ck..Hal itu tak akan kutemui di Jakarta. Semua orang hanya memikirkan dirinya sendiri dan hanya mau membantu orang lain dengan imbalan. Hhhm, benar-benar Aceh yang berkesan. Terima kasih teman Aceh-ku, hanya Allah yang akan membalasnya. Amien....

Fungsi teknis penilaian sejatinya telah ada sejak DJKN ini masih bernama DJPLN, namun pada saat itu penilaian hanya berkutat pada penilaian barang jaminan kredit macet. Metodenya pun saat itu, menurutku masih ga jelas. Memang, untuk penilaian bangunan pada saat itu telah menggunakan Daftar Komponen Penilaian Bangunan, namun penerapan metode biaya versi DKPB saat itu masih belum se-detail sekarang, karena memang model generalisasinya masih "lebar", tidak se"sempit" sekarang, sehingga nilai yang dihasilkan juga tidak se-akurat DKPB masa kini. Untuk penilaian tanah, walaupun menggunakan "alih-alih" metode data pasar namun data pasar yang digunakan saat itu tidak lebih dari harga pasar yang didapat dari keterangan kepala desa setempat yang masih terlalu lebar bias-nya karena tidak ada proses komparasi antara obyek penilaian dengan obyek pembanding di dalamnya. Harga pasar tanah yang dihasilkan pun merupakan agregat antara harga pasar keterangan lurah dan NJOP setempat. Tapi begitulah  sebuah proses, tidak mungkin semuanya akan langsung sempurna pada awalnya. Fungsi penilaian dirasa menjadi semakin strategis ketika DJPLN bertransformasi menjadi DJKN yang mana scope tugasnya pun menjadi lebih banyak dan luas. Itu berarti tantangan yang harus dihadapi bidang penilaian semakin berat. Secara bertahap pedoman penilaian disusun sedemikian rupa dan menyesuaikan dengan kaidah penilaian yang telah berlaku umum. Metode yang digariskan dalam pelaksanaan teknis penilaian pun telah ditegaskan untuk menggunakan kaidah yang berlaku umum. Masa-masa berat "perang" target IP sampai dengan tulisan ini dibuat masih dijalani oleh teman-teman Kanwil & KPKNL. Namun, banyak yang bertanya-tanya, akan seperti apa bidang penilaian setelah IP ini berakhir? Apakah penilaian akan mati suri untuk sementara waktu sembari menunggu periode IP selanjutnya? Penilaian tetap mempunyai arti dan fungsi penting. Yang perlu diingat, bahwasanya penilaian senantiasa melekat dalam proses pengelolaan aset, yang secara khusus disini adalah aset negara. Aset yang senantiasa berubah sepanjang waktu memerlukan penilaian sebagai media kontrol, evaluasi, dan tentu saja pelaporan. Sebagai media kontrol, penilaian merupakan proses pengawasan keberadaan aset yang berupa kegiatan survey dan inventarisir aset. Sedangkan penilaian sebagai media evaluasi adalah dimana hasil penilaian dapat menjadi patokan penentuan seberapa efektif dan efisien keberadaan sebuah aset dalam menunjang kelangsungan hidup organisasi. Hasil penilaian itu sendiri akan menjadi bahan pelaporan periodikal bagi sebuah organisasi. Nah ditinjau dari 3 segi ini saja sebenarnya banyak hal yang akan berkembang dan tentunya melibatkan penilaian di dalamnya. Sebagai contoh, teman-teman di kantor pusat akhir-akhir ini cukup banyak kebanjiran "job" dari departemen/lembaga negara berupa permohonan penilaian dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara, apakah itu yang hibah, penghapusan, maupun ruislag. Bulan kemarin juga, kami banyak menerima permohonan bantuan tenaga penilai dari Pemerintah Daerah, namun untuk sementara belum dapat ditindaklanjuti karena beban kerja di kantor yang masih cukup tinggi. Nah dari sedikit contoh tersebut (yang kemungkinan bisa berkembang), menyiratkan bahwa tugas kita sebagai penilai tidak hanya sampai disini (baca : IP) saja. Masih banyak potensi lahan penilaian yang bisa digarap, tinggal kita harus menyiapkan diri untuk lebih meningkatkan kompetensi kita dalam mengahdapi "tantangan" tersebut. Siapkah anda...?

SE-12/KN/2009 tanggal 27 April 2009 tentang Penilaian Bendungan/Waduk dapat diunduh di link ini. Terima Kasih...

Merujuk pada SE-03/KN/2009 tentang Daftar Komponen Penilaian Jalan 2009 terdapat beberapa kesalahan penulisan dalam halaman lampiran SE tersebut. Koreksi terhadap kesalahan tersebut dituangkan dalam SE-11/KN/2009 ini. Filenya bisa diunduh di link ini. Terima Kasih

Teman-teman sebagai seorang penilai sudah seharusnyalah kita mengetahui standar penilaian yang berlaku baik di Indonesia maupun di seluruh dunia agar dapat mensejajarkan diri dengan penilai lain di seluruh dunia. SPI - 2007 adalah standar penilaian terbaru yang telah mengadaptasi International Valuation Standards 2005 edisi 7 yang diterbitkan oleh International Valuation Standards Comitee (IVSC). Ada baiknya kita mendalami terlebih dahulu apa sebenarnya SPI itu untuk lebih memahami arti profesi kita sebagai penilai. File SPI-2007 dapat teman-teman unduh di link ini. Selamat mengunduh dan semoga bermanfaat.

Senin sore menjelang maghrib, aku masih ada di depan komputerku, bersilaturahmi dengan teman lama  melalui situs jejaring sosial facebook. Saat itu waktu menunjukkan pukul 17.30, aku sedang asyik bercengkerama via chat dengan seorang teman SMU-ku sembari menikmati alunan musik funk  band Brand New Heavies. Memang sudah biasanya aku menyalakan musik dengan volume agak kencang ketika pulang kantor, hingga aku sadar telah ada beberapa orang berkumpul di depan ruangan Direktur kami, Pak Iwan. Ada apa gerangan....?Seketika itu pula, aku matikan musik di komputerku dan bergegas menuju kerumunan orang di depan ruang Direktur. Sesampainya aku disana, aku semakin bingung karena Pak Hadiyanto (Dirjen KN) ternyata telah berada di  ruangan itu. Kuberanikan diri untuk masuk ke dalam, dan saat aku berada di depan pintu itu, Masya Allah...kulihat Bapak Direktur tercinta kami telah terduduk di kursi, sekujur tubuhnya pucat pasi, beliau dikelilingi oleh beberapa orang yang berusaha memberikan pertolongan pertama. Aku bingung, apa yang bisa kuperbuat,........aah tidak ada yang bisa kulakukan selain berdoa demi keselamatan beliau. Ambulans telah dihubungi oleh salah seorang teman, namun sudah 10 menit berlalu ambulans itu tak juga datang. Tak berapa lama, akhirnya Pak Iwan dibawa ke RSPAD Gatot Subroto dengan menggunakan mobil pribadi. Aku terdiam kaku melihat mobil itu berlalu, 2 menit kemudian ambulans datang dan seketika itu pula kita memberi tanda pada sopir ambulans itu untuk segera menyusul mobil di depan. Ya Allah, lindungilah beliau, Bapak kami tercinta, jangan biarkan beliau pergi meninggalkan kami! Dengan harap-harap cemas, aku menunggu berita dari Ferda, sekretaris direktur yang ikut mendampingi beliau di dalam mobil ke rumah sakit. Aku mencoba untuk menelpon, entah kenapa selalu panggilan ditolak, akhirnya aku mencoba menghubunginya dengan sms untuk menanyakan kondisi terakhir Pak Iwan, dan ketika sebuah sms dari Ferda sampai di hpku, "mas, uda gak tertolong". Innalilahi Wa Inna Ilaihi Rajiun, Bapak kami telah berpulang ke rahmatullah, dunia penilaian DJKN telah kehilangan figur seorang Bapak, yang supel, ramah, humoris, dan tak pernah menjaga jarak dengan siapa saja termasuk bawahannya. Almarhum juga dikenal dengan sosok yang selalu memberi wejangan dan nasehat kepada orang lain terutama kami, kaum muda di kantor tentang hidup dan kehidupan. Selamat tinggal Bapak kami....Semoga arwah beliau diterima di sisi-Nya dan segala kekhilafan beliau semasa hidup diampuni oleh Allah SWT. Amien.... 

Sori teman-teman mungkin dari kemarin-kemarin cukup lama blog ini vakum, tidak lain karena kesibukan di Direktorat Penilaian yang membuat saya nggak sempat untuk mengupdate blog tercinta ini. Yup, domain blog ini resmi berubah menjadi http://penilaian.djkn.or.id berkat bantuan seorang teman (credit to Aprillio Latuminggi, grant admin DJKN OC, thanks a lot bro), mungkin jadi lebih gampang diingat. Oya kembali ke jalur semula, ada beberapa pertanyaan baru yang kita terima baik via email ataupun langsung per telepon antara lain :

Media Penilai Internal Edisi 10 telah terbit. MPI kali ini menurunkan artikel utama berupa penentuan tarif sewa yang akhir-akhir ini menjadi salah satu "proyek" yang harus sering dihadapi teman-teman di Direktorat Penilaian. Mudah-mudahan artikel ini bisa menjadi pencerahan untuk teman-teman semua. File MPI bisa diunduh baik di link ini,ataupun link lokal ini. Ditunggu feedbacknya, thank..

Suatu hari saya melihat tumpukan kertas menumpuk di meja seorang teman yang sedang kosong, entah kenapa saya tertarik untuk duduk, membaca, sekaligus menelusuri isi kertas yang ada di meja tersebut. Kata Pertama saya lihat adalah "draft UU Penilai", wah tanpa pikir panjang saya bergegas untuk membaca kertas yang berbunyi "draft UU Penilai" tersebut. Salah satu bagian tulisan yang membuat dahi saya berkerut dan sejenak berfikir adalah ketika saya menemukan kata-kata yang kurang lebih berbunyi seperti ini " Yang dapat diangkat sebagai penilai adalah pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi dan atau Sarjana Teknik...dst". Hhhmm...apa yang mendasari dibuatnya kata-kata dalam ayat draft UU ini ya?gumamku. Yang jelas kualifikasi pendidikan untuk seseorang dapat diangkat sebagai penilai telah "naik" dari standar semula. Dari dulunya (kalau tidak salah) Diploma I/III PPLN dan PBB (Penilai) ataupun yang telah mengikuti baik diklat penilaian dasar ataupun lanjutan dan kini Sarjana Ekonomi dan atau Teknik. Peningkatan standar bisa juga berarti upaya peningkatan kompetensi, tetapi dahi saya berkerut lagi ketika dalam hati saya bertanya " Kenapa hanya Sarjana Ekonomi dan Sarjana Teknik?" Ooo mungkin karena lingkup utama penilaian tidak terlalu jauh dari background pendidikan kedua jenis sarjana tersebut?Bagaimana dengan sarjana yang lain? Trus penilai yang sudah disahkan oleh SK Menteri Keuangan?Entahlah,tapi karena ini masih draft, someday somehow, bisa berubah. Sekarang tinggal bagaimana kita sebagai penilai harus mampu mengaktualisasi diri dan meningkatkan kompetensi akademisi kita, karena semuanya bertujuan positif demi kemajuan DJKN yang kita cintai ini. Siapkah kita menyongsong perubahan itu? Hanya anda yang bisa menjawabnya....

Pertanyaan dari shadewha1@yahoo.com
Ass.Wr.Wb
Maaf,saya mau konsultasi masalah penilaian. Sebenarnya sudah didiskusikan dengan temen2 tapi masih pendapatnya berbeda-beda
1. Disatker kita menemukan kendaraan sanex dan milenium, kebetulan pembanding tidak ada,termasuk juga diinternet., terus gimana cara menghitungnya, apakah cuma pakai nilai perolehan?
2. selasar jika dibawah 60 cm apakah dihitung sebagai perkerasan?terus bagaimana jika lebih dari 60 cm?
3. atap (Struktur atap, atap, langit-langit) di atas selasar jika lebih dari 60 cm apakah dihitung?

Media penilai internal edisi 9 sudah dapat diunduh di link ini. . Selamat membaca!

Alhamdulillah akhirnya file Contoh Laporan Penilaian Tanah, Bangunan dan Kendaraan Standar yang menjadi lampiran II dalam SE-08 ttg Pedoman Penyusunan Laporan Penilaian berhasil kami unggah di link ini . Terima Kasih

SE-08/KN/2009 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penilaian beserta lampiran dapat diunggah di link ini & email terbuka.

SE-07/KN/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Pedoman Penilaian Jembatan dapat diunduh di link ini.

SE 06/KN/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Pedoman Penilaian Pelabuhan sudah dapat teman-teman unduh di link ini. Terima Kasih