Kendari - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mengadakan serangkaian kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia(SDM) di Bidang Penilaian Sumber Daya Alam (SDA) pada tanggal 25-30 Juli 2011 di Kendari, Pomalaa dan Konawe, Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini mengambil slogan “Mari kita tingkatkan kualitas penilai sumber daya alam di lingkungan Kementerian Keuangan.” Acara yang berskala nasional ini diikuti oleh 48 peserta perwakilan dari Kantor Wilayah (Kanwil) X DJKN Surabaya sampai Kanwil XVII DJKN Jayapura. Acara yang sama sebelumnya diadakan pada bulan Maret 2011 di Sumatera Selatan yang diikuti oleh peserta dari Kanwil I DJKN Banda Aceh sampai Kanwil IX DJKN Semarang. Kepala Kanwil XV Makassar Mustafa H.A.W. membuka acara di Hotel Horison pada tanggal 25 Juli 2011. Kakanwil menyampaikan bahwa penilaian adalah salah satu tugas dan fungsi DJKN, dan sumber daya alam merupakan salah satu kekayaan negara yang potensial. Kakanwil berharap para penilai DJKN dapat memahami penilaian SDA berupa mineral dan hayati secara konsep atau teori,dan best practice, serta dapat menghasilkan nilai yang lebih cermat dan dapat dinilai wajar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait opini disclaimer terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Setelah pembukaan, Kasubdit Standardisasi Penilaian Bisnis dan SDA Kurniawan Nizar menyampaikan overview secara umum mengenai dasar hukum dan urgensi penilaian SDA. Sesi pertama materi mengenai “Penilaian Sumber Daya Alam Energi Mineral” diisi oleh Prof. Ir. D. Haryanto, M.Sc., Ph.D.,mining economist dari Universitas Pembangunan Negara Veteran Yogyakarta. Haryanto menjelaskan lebih rinci mengenai pertambangan, proses dalam pertambangan, dan penilaian pertambangan. Selama lima hari ke depan, agenda kegiatan ini antara lain: field trip ke pertambangan nikel PT Antam di Pomalaa; materi, olah data dan diskusi penilaian SDA energi mineral oleh Prof. Ir. D. Haryanto, M.Sc., Ph.D.; field trip ke Hutan Tahura Nipa-Nipa di Konawe; materi, olah data dan diskusi penilaian SDA hayati oleh Ichsan Suwandi, S.Hut, M.Hut dan Sofiatin, S.Hut, M.Hut. (sumber : www.djkn.depkeu.go.id)
Penilaian Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi
1.Barang rampasan dan barang gratifikasi dikategorikan sebagai Barang Milik Negara dari perolehan lain yang sah yaitu berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (PMK-179/PMK.06/2009 pasal 5 ayat 1 huruf b dan ayat 2 huruf b)
2.Pihak Kejaksaan Agung & KPK adalah bukan sebagai "pengguna barang"namun dinyatakan sebagai "pihak yang berwenang" (PMK-179/PMK.06/2009 pasal 8 ayat 3)
3.Kewenangan pengelolaan barang rampasan negara dan barang gratifikasi mengacu pada PMK-03/PMK.06/2011 pasal 6 sedangkan kewenangan penilaian adalah berdasarkan PMK-179/PMK.06/2009 pasal 26 ayat 1
4.Kewenangan penilai adalah terbatas pada penetapan nilai wajar (PMK-03/PMK.06/2011 pasal 16 ayat 2)
5.Kewenangan penetapan nilai limit lelang yang berpedoman pada nilai wajar yang telah mempertimbangkan besaran resiko penjualan lelang adalah merupakan kewenangan pihak penjual, dalam hal ini Kejaksaan Agung dan KPK, dan bukan merupakan kewenangan Tim Penilai DJKN (PMK-03/PMK.06/2011 pasal 16 ayat 3 dan hasil rapat Direktorat Penilaian, Direktorat PN-KNL, dan pihak Kejaksaan Agung)
Sekian, Terima Kasih...(subdit ADIP)
Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM di Bidang Penilaian Properti
Batam – Sekretariat DJKN mengadakan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang penilaian properti angkatan III TA 2011 pada tanggal 20 s.d. 24 Juni 2011 di Hotel Harmoni One, Batam. Acara dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas SDM di bidang penilaian properti.
Hari pertama peserta dan panitia datang ke lokasi kegiatan kemudian melakukan registrasi dan penyelesaian administrasi bagi masing-masing perserta. Hari kedua acara dimulai dengan sambutan oleh panitia yang diwakili Kasubag Pengembangan Pegawai dan Kepemimpinan Sunu Subroto. Panitia melaporkan peserta yang mengikuti acara ada 40 orang yang berasal dari Kanwil I DJKN s.d. Kanwil V DJKN, serta ada tiga orang perwakilan dari kantor pusat.
Pembukaan acara dilakukan oleh Kakanwil III DJKN Pekanbaru Tri Intiaswati. Dalam sambutannya Kakanwil menyatakan bahwa penilaian sangat penting bagi tugas dan fungsi karena menciptakan ekonomi yang efisien dan berdaya saing. Di samping itu penilaian diperlukan untuk membantu pengambilan keputusan oleh pimpinan. Kakanwil juga berpesan agar peserta tidak cepat puas dengan ilmu penilaian yang didapatkan sekarang ini karena ke depan tantangan semakin beragam. Kakanwil berpesan agar kita semua selalu mengembangkan ilmu penilaian menuju kesempurnaan seiring dengan berkembangnya perekonomian dan kemajuan jaman.
Kakanwil menyampaikan setelah mengikuti Kegiatan ini peserta diharapkan mampu:
1. Meningkatkan kemampuan di bidang penilaian baik dari sisi konsep maupun metodologi untuk membantu penyelesaian tugas dan fungsi DJKN.
2. Meningkatkan kemampuan dalam melakukan analisis data maupun informasi yang menunjang pelaksanaan penilaian.
3.Updating pengetahuan penilaian sesuai dengan kondisi terbaru di lapangan.
4.Meningkatkan kualitas hasil penilaian dan independensi penilai DJKN.
Acara dimulai dengan pembagian peserta menjadi empat kelompok di mana masing-masing kelompok mempunyai tugas untuk melakukan simulasi penilaian kendaraan bermotor, barang inventaris, dan bangunan yang akan dibongkar dan harus dipresentasikan pada hari Kamis malam Jumat. Pemaparan materi pertama disampaikan oleh Kasi Standarisasi Penilaian Real Properti II Alexander Ginting. Dalam pemaparannya Alexander Ginting, menyampaikan materi penilaian dengan pendekatan pasar untuk pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN). Beliau menyampaikan tentang konsep, jenis-jenis dan prosedur pemindahtanganan serta menekankan perbedaan yang harus diketahui oleh peserta tentang penilaian BMN untuk keperluan Laporan Keuangan Pemerintah pusat (LKPP) dengan penilaian BMN untuk keperluan pemindahtanganan. Sore hari acara dilanjutkan dengan materi penilaian material bongkaran yang disajikan oleh Kasi Peningkatan Kualitas Penilai Pemerintah Rachmat Kurniawan. Dalam pemaparanya, Kasi Peningkatan Kualitas Penilai Pemerintah menyampaikan tentang ketentuan dan prosedur penilaian material bongkaran.
Hari ketiga diteruskan dengan pemaparan materi tentang penilaian dengan pendekatan kalkulasi biaya, penerapan untuk selain tanah dan bangunan oleh Rachmat Kurniawan Materi ini berisi tentang biaya pembangunan/penggantian baru (new replacement cost) dan penyusutan. Sampai dengan berita ini diturunkan acara masih berlangsung (sumber : http://www.djkn.depkeu.go.id)
DJKN Gandeng UGM Gelar Workshop Penilaian Bisnis di Yogyakarta
Yogyakarta - Dalam rangka meningkatkan kapasitas pegawai di bidang penilaian bisnis, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) bekerja sama dengan Magister Ekonomika Pembangunan (MEP) Universitas Gajah Mada (UGM) menggelar Workshop Penilaian Bisnis pada tanggal 23 - 28 Mei 2011 di Hotel Inna Garuda Yogyakarta dan diikuti oleh 25 peserta perwakilan dari kantor pusat, kantor wilayah dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) seluruh Indonesia.
Acara dibuka oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (Pusdiklat KNPK) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Arif Rahmanto didampingi oleh Kepala KPKNL Yogyakarta Ischak Ismail dan perwakilan pengelola MEP UGM Prof. Dr. Abdul Halim dengan menghadirkan narasumber dari praktisi penilaian Uswatun Hasanah, Direktorat Penilaian Muhammad Nahdi, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) Ashar Hamka dan beberapa akademisi dari UGM.
Sebelumnya, perwakilan MEP UGM Abdul Halim menyampaikan workshop ini merupakan bentuk kerjasama antara DJKN dan UGM dalam rangka peningkatan kapasitas pegawai selain program beasiswa strata dua (S2). Abdul Halim berharap agar kerjasama yang sudah berjalan baik ini dapat terus berlangsung.
Sedangkan Kepala KPKNL Yogyakarta Ischak Ismail mengatakan bahwa saat ini DJKN telah mempunyai penilai internal yang berkualitas sehingga banyak pemerintah daerah (pemda) yang meminta DJKN untuk mendidik pegawai pemda agar dapat melakukan penilaian terhadap Barang Milik Daerah (BMD).
Selanjutnya, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pusdiklat KNPK BPPK Arif Rahmanto menegaskan tujuan penyelenggaraan workshop antara lain untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan peserta mengenai analisis laporan keuangan, penilaian bisnis analisis highest and best use serta studi kelayakan untuk kepentingan penilaian khususnya dalam rangka optimalisasi Barang Milik Negara (BMN).
Dalam kesempatan ini, Arif menyampaikan harapan Menteri Keuangan yang ingin menyamakan capacity building di Kementerian Keuangan dengan capacity building yang dilakukan oleh negara-negara maju di Asia.
Oleh karena itu, lanjutnya, tahun depan Kementerian Keuangan akan menyelenggarakan diklat dengan konsep edutainment yang berarti edukasi dan entertainment. Ia menegaskan diklat ini tidak seperti diklat konvensional yang cenderung membuat stress, menjadi beban, memikirkan tidak lulus dan pengaturan tempat duduk yang kaku seperti di kereta api. “Dengan konsep edutainment ini, diklat akan diubah menjadi suasana yang lebih cair,” tegasnya.
Arif menambahkan dalam menyelenggarakan diklat, Pusdiklat KNPK sering mengundang pembicara dari akademisi khususnya UGM. Hal ini dilakukan karena low manager dan mid manager sangat membutuhkan pandangan dari akademisi.
Sampai berita ini ditulis acara masih berlangsung dan akan diselenggarakan hingga tanggal 28 Mei 2011. Dalam workshop ini, akan diulas secara komprehensif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penilaian bisnis antara lain:
1. Analisis Laporan Keuangan disampaikan oleh Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Akt. (UGM).
2. Nilai Waktu Uang, Resiko dan Return disampaikan oleh Dr. M. Mamduh Hanafi , M.B.A.(UGM).
3. Microsoft Excel for Financial Application disampaikan oleh Ashar Hamka (Direktorat PKNSI)
4. Corporate Valuation and Corporate Governance disampaikan oleh Prof. Dr. Eduardus Tandelilin (UGM).
5. Studi Kelayakan Bisnis disampaikan oleh Amirullah Setya Hardi M.Sc dan Dr. John Suprihanto (UGM).
6. Public Private Partnership Terkait Peraturan Di Bidang Penilaian dan Pengelolaan Kekayaan Negara disampaikan oleh Kepala Seksi Standarisasi Penilaian Bisnis II Direktorat Penilaian Muhammad Nahdi.
7. Studi Kelayakan Bisnis Lanjutan disampaikan oleh Dr. Bambang Riyanto LS (UGM).
8. Highest and Best Use Analysis and Feasibility Study disampaikan oleh Uswatun Khasanah, M.Si., MAPPI.Certif (praktisi).
9. Public Private Partnership disampaikan oleh Ahmad Jamil, M.A. (UGM).
sumber : http://www.djkn.depkeu.go.id
SE-08/KN/2011 ttg Penilaian Barang Tegahan Bea Cukai
Telah terbit SE-08/KN/2011 tanggal 8 April 2011 tentang Penilaian Barang Tegahan Bea Cukai. Softcopy file SE dimaksud, sudah kami unggah di email storage file blog. Selamat mengunduh!
File baru di email storage file blog
Sebagai bahan pengayaan teman-teman, di email storage file blog telah kami unggah e-books dengan judul "Penilaian Properti Dalam Konteks Ekonomi". Mudah-mudahan dapat berguna untuk memperkaya ilmu pengetahuan teman-teman penilai DJKN. Selamat mengunduh!!
Uji Petik Penilaian SDA Hayati pada TWA Pula Kembang Kalsel
Banjarmasin - Dalam rangka peningkatan kualitas dan mutu (capacity building) bagi para penilai internal di lingkup Kanwil XII DJKN Banjarmasin, khususnya penilaian sumber daya alam, Bidang Penilaian Kanwil XII DJKN Banjarmasin mengadakan kegiatan uji petik Penilaian Sumber Daya Alam Hayati pada pada 26 – 29 April 2011 di Taman Wisata Alam (TWA) Pulau Kembang, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.
Kegiatan ini diikuti oleh para penilai di Lingkup Kanwil XII DJKN Banjarmasin, perwakilan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Selatan dan akademisi dari Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat selaku narasumber.
Acara diawali sambutan oleh Kepala Bidang Penilaian XII DJKN Banjarmasin Hermanadi dan kemudian dilanjutkan dengan pembukaan oleh Kepala Kanwil XII DJKN Banjarmasin Suhadi. Dalam sambutannya, Suhadi menyampaikan bahwa uji petik kali ini diharapkan dapat memberikan pembekalan bagi para penilai dikemudian hari dan kesempatan ini perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga kegiatan ini dapat membuahkan hasil.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pembekalan materi Penilaian SDA yang disampaikan oleh perwakilan dari BKSDA Kalimantan Selatan Titik Sundari dan Kusdania Handiyani yang meliputi Pengenalan Hutan, Jenis Hutan, Status pengelolaan Hutan dan Teknik Survei Flora&Fauna. Pada sesi berikutnya, materi dilanjutkan dengan pengenalan Teknik Penilaian Sumber Daya Alam Hayati, yaitu Metode Nilai Ekonomi Total (Total Economic Value) yang disampaikan oleh Prof. Dr. Mochammad Arief Soendjoto, Msc (Universitas Lambung Mangkurat) selaku narasumber.
Dalam pemaparannya, ia menyampaikan bahwa nilai ekonomi total adalah jumlah antara nilai guna (nilai manfaat yang dapat dikonsumsi secara langsung dan tidak langsung) dan nilai non guna (nilai warisan/nilai yang muncul akibat eksistensinya). Namun, diantara nilai guna dan nilai non guna, tidak tertutup kemungkinan akan munculnya Option Value (nilai pilihan), yaitu nilai potensial yang muncul dan akan menjadi relevan di masa depan.
Agar adanya keselarasan antara teori dan praktik, pada hari kedua kegiatan dilanjutkan dengan Survei Lapangan (field trip) untuk melakukan simulasi Teknik Inventarisasi Penilaian Flora & Fauna dan simulasi Teknik Survei Data & Pengunjung TWA Pulau Kembang (travel cost method). Untuk Teknik Inventarisasi Flora menggunakan Teknik Sampling Line Plot, yang merupakan teknik pengukuran dan pengamatan yang dilakukan pada sepanjang jalur yang dibuat dengan diberi jarak antar petak ukur. Pemetakan lahan dibentuk dengan ukuran 2 x 2 m untuk pengamatan semai dan rumput herba, ukuran 5 x 5 m untuk pengamatan pancang, semak dan perdu, dan ukuran 20 x 20 m untuk pengamatan pohon (keliling diatas 30 cm). Sedangkan untuk Inventarisasi Fauna dilakukan dengan metode Garis Transek, yaitu metode cara pengamatan langsung dimana seorang pencatat berjalan sepanjang garis transek dan mencatat setiap jenis satwa liar yang dilihat baik jumlah maupun jaraknya dengan pencatat.
Wisata alam dari Pulau kembang adalah adanya kondisi hutan yang masih baik di dalam kawasan seluas 60 ha dimana dalam kawasan ini dapat dijumpai berbagai jenis flora, fauna dan satwa. Jenis Flora yang dapat dijumpai adalah sebagian dari jenis mangrove dengan ciri akarnya nya yang khas dapat dijumpai di dalam hutan kawasan ini seperti jenis Api-api (Avicenia marina), Rambai (Sonneratia alba), Jingah (Gluta renghas), Panggang (Ficus retusa) dan jenis lainnya. Untuk wisatawan yang ingin melihat potensi hutan yang ada di kawasan ini dapat melalui jalan titian yang ada pada kawasan ini. Selain jenis flora wisatawan dapat juga menjumpai Fauna khas Kalimantan Selatan yaitu Bekantan (Nasalis larvatus), lutung (Presbytis cristata), dan kera abu-abu (Macaca fascicularis). Untuk wisatawan yang berkunjung ke TWA Pulau Kembang, kedatangannya akan disambut oleh segerombalan satwa kera abu-abu (Macaca fascicularis) begitu klotok/perahu mendekati pulau tersebut.
Pulau yang terletak di tengah-tengah Sungai Barito ini, merupakan satu kawasan konservasi yang berada dalam pengelolaan BKSDA Kalsel. Dikelola dengan upaya perlindungan sistem penyangga kehidupan, pelestarian keanekaragaman hayati dan pemanfaatan secara lestari SDA&E (pariwisata alam, rekreasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan, kegiatan penunjang budidaya) sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
sumber : http://www.djkn.depkeu.go.id
Direktorat Penilaian adakan Workshop Penilaian Properti
Direktorat Penilaian melaksanakan kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas di Bidang Penilaian Properti Angkatan II pada tanggal 2-6 Mei 2011, di Hotel Aston, Denpasar, Bali. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan penilai khususnya di bidang penilaian properti. Acara dihadiri oleh Direktur Penilaian, I.B. Aditya Jayaantara, Pelaksana Tugas (Plt) Kakanwil X Denpasar, Irawan, Kepala Kantor KPKNL Denpasar, Ngakan Putu Tagel, serta beberapa pejabat eselon 4 dan pegawai di lingkungan Kanwil X, XIII, dan XIV.
Plt Kepala Kantor Wilayah Denpasar dalam sambutannya menyampaikan harapan kepada peserta kegiatan workshop ini agar bisa mendapatkan tambahan ilmu/pengetahuan. Kakanwil juga mengharapkan agar kantor pusat melakukan gerakan nasional tentang penilaian pemanfaatan menyangkut fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh negara secara serempak di seluruh indonesia, kemudian laporan penilaiannya di-review oleh kantor pusat.
Setelah sambutan dari Kakanwil, acara dilanjutkan yaitu pemaparan current issue oleh Direktur. Adapun poin-poin penting dalam pemaparan tersebut yaitu:
- 1. Diharapkan ke depan setelah workshop dilaksanakan, kantor-kantor operasional dapat lebih mandiri atau lebih menggunakan penilai yang ada, mengurangi ketergantungan dari penilai yang ada di kantor pusat.
- 2. Direktorat Penilaian sedang menyusun RUU Penilaian ditargetkan tahun 2012 RUU tersebut sudah di harmonisasi peraturannya dan masuk dalam prolemnas.
- 3. Kantor pusat siap menampung dan menerima masukan dari KPKNL di daerah terkait regulasi/peraturan yang ada.
- 4. Terakhir, Direktur Penilaian berharap penilai dapat menjadi agent of control sehingga pada saat ada proses yang salah, penilai tahu dan bisa menyampaikan kepada atasan dengan cara yang baik.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan sharing. Kepala KPKNL Denpasar, Ngakan Putu Tagel mengharapkan workshop ini dapat meningkatkan kemampuan penilai sehingga tidak bergantung dengan penilai di kantor pusat. Kepala KPKNL Denpasar juga menanyakan tentang apakah ada perbedaan perlakuan metode penilaian LKPP dan eksekusi PUPN, dikarenakan dalam obyek lelang yang tidak laku nilai limit yang terus naik dikeluhkan stakeholder. Terakhir Kepala KPKNL Denpasar menyampaikan RUU Penilaian sangat ditunggu oleh penilai di daerah, sehingga tidak hanya terpaku oleh Nilai jual Objek pajak (NJOP).
Setelah acara tanya jawab, diadakan pembagian tugas dan kelompok. Peserta dibagi dalam 4 kelompok, dan setiap kelompok diberi tugas melakukan penilaian. Acara berlangsung sampai 3 hari ke depan, dan saat berita ini diturunkan acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber dari direktorat penilaian
sumber : http://www.djkn.depkeu.go.id
