VALUER IS ME Sharing Everything Makes Life Amazing

Yes, we're changing...Kenapa kata "valuerisme"? Pertama, karena penggalan kalimat "Valuer Is Me" itulah yang menggambarkan profesi saya sekarang. Kedua, kata "valuerisme" adalah kata  yang sama sekali tidak ada definisinya dalam bahasa Indonesia, sehingga dia menjadi UNIK!! Saya mencoba mengetikkan kata ini di search engine google dan hasilnya tidak ada padanan kata dalam bahasa Indonesia, tidak dapat diterjemahkan ke bahasa asing manapun sehingga nama web blog ini menjadi satu-satunya di dunia!!
Harapan saya cuma satu, semoga "tempat" ini akan tetap menghidupkan semangat berbagi antara kita, sesama penilai because.....SHARING EVERYTHING MAKES LIFE AMAZING!!

Untuk memberikan kesepahaman antara penilai DJKN dalam berbagai permasalahan penilaian, kami membentuk sesi Frequently Asked Question (FAQ). Sesi ini kami bangun dengan menggunakan aplikasi online spreadsheet Google Docs. Pada sesi ini, anggota blog penilaian dapat mengajukan pertanyaan pada kolom yang telah disediakan. Pertanyaan yang telah diajukan tersebut akan diproses oleh admin dan jawaban atas pertanyaan akan tercantum dalam kolom jawaban. Harap diperhatikan bahwa kolom jawaban merupakan privilege dari admin blog penilaian. Link sesi Frequently Asked Question (FAQ) tersedia di email storage blog penilaian dan khusus anggota blog penilaian link dimaksud akan terkirim ke email masing-masing anggota. Terima kasih..

Terkait rencana pelaksanaan kegiatan Inventarisasi dan Penilaian BMN berupa aset koleksi pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Direktorat Penilaian menerbitkan Buletin Teknis Penilaian nomor BTP-02/KN.6/2014 tanggal 30 April 2014. Diharapkan dengan terbitnya Buletin Teknis ini, dapat memberi pedoman dan arahan untuk melaksanakan penilaian aset koleksi LIPI berupa Koleksi Hewan, Biota Perairan, Tanaman, Mikroba, Batuan dan Fosil Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. File Buletin Teknis dimaksud sudah dapat diunduh di email storage file blog dan khusus bagi anggota blog penilaian yang telah melakukan konfirmasi ulang keanggotaannya, file dimaksud langsung dikirim ke email masing-masing.Terima kasih

Diberitahukan kepada teman-teman penilai internal di lingkungan DJKN, untuk meningkatkan keamanan terhadap data dan informasi yang di-share di blog ini, kami akan melakukan pendataan kembali anggota blog penilaian dan perubahan password email storage blog penilaian. Dimohon kepada teman-teman untuk dapat mengirimkan kembali biodata DJKN (nama,NIP,asal kantor) dan melampirkan foto nametag DJKN terbaru ke alamat masrobby@gmail.com. Terdapat beberapa keuntungan yang akan didapat teman-teman dengan melakukan konfirmasi ulang yaitu

1. Mendapatkan informasi secara real time tentang informasi terbaru yang di-posting dalam blog ini langsung ke email masing-masing anggota.
2. Secara otomatis akan didaftarkan menjadi anggota group chat penilaian DJKN (On progress)

Sekian terima kasih, mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami, semata-mata untuk kepentingan kita bersama. Terima kasih..

Analisis Penggunaan Tertinggi dan Terbaik (PTT) atau lebih dikenal sebagai Analisis Highest and Best Use (HBU) merupakan elemen penting dalam proses penilaian properti tanah maupun tanah berikut bangunan. Agar pelaksanaan analisis PTT ini dapat berjalan secara optimal, efektif, dan akuntabel, perlu kiranya suatu pedoman teknis terkait analisis dimaksud. Direktur Jenderal KN melalui Keputusan nomor 184/KN/2013 tanggal 31 Desember 2013 telah menetapkan Pedoman Analisis Penggunaan Tertinggi dan Terbaik Berupa Tanah atau Tanah Berikut Bangunan. Perbedaan mendasar yang terdapat dalam Keputusan Dirjen KN ini adalah adanya 2 macam analisis PTT yang dapat dirilis oleh penilai DJKN yaitu analisis ringkas dan analisis komprehensif. Analisis ringkas adalah analisis sebagaimana telah dilaksanakan oleh penilai DJKN saat ini yaitu tinjauan objek secara umum dari sisi legalitas,fisik, keuangan, dan maksimalisasi produksi, sedangkan analisis komprehensif bersifat lebih mendalam, detail, dan menyeluruh terhadap ke empat aspek tersebut, selain itu analisis PTT komprehensif dilaksanakan berdasarkan permohonan tersendiri yang terpisah dari permohonan penilaian. Untuk lebih jelasnya, Kepdirjen KN tersebut sudah dapat diunduh di email storage file blog penilaian. Terima kasih

Seperti diketahui bahwa kapal merupakan salah satu objek penilaian yang memiliki kriteria khusus dengan kompleksitas yang cukup tinggi sehingga diperlukan adanya suatu pedoman teknis untuk memberikan petunjuk kepada penilai internal DJKN. Direktorat Penilaian menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor PER-07/KN/2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang Pedoman Teknis Penilaian Kapal. File peraturan dimaksud sudah dapat diunduh di email storage file blog. Sekian - Terima Kasih.

Berhubungan dengan rencana Inventarisasi dan Penilaian terhadap Barang Milik Negara Eks. Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Direktorat Penilaian melalui surat Direktur Penilaian nomor S-387/KN.6/2013 tanggal 13 November 2013 menerbitkan Buletin Teknis Penilaian nomor BTP-01/KN.6/2013 tentang Pedoman Penilaian Barang Milik Negara Yang Berasal dari Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sebagai panduan bagi tim pelaksana di lapangan. File Buletin Teknis dimaksud dapat diunduh di email storage file blog penilaian. Selamat Bekerja... 

Penilai pemerintah mempunyai peran penting dan strategis dalam mewujudkan pengelolaan kekayaan Negara yang transparan dan akuntabel. Opini nilai wajar atas suatu aset yang dikeluarkan penilai pemerintah menjadi penting, karena digunakan sebagai dasar bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Demikian penyampaian Menteri Keuangan M. Chatib Basri saat membuka secara resmi acara Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di  Bidang Penilaian Tahun 2013 dan Musyawarah Nasional Penilai Pemerintah Indonesia pada 02 Oktober lalu di Hotel Arya Duta, Jakarta. Tema yang diangkat tahun ini adalah “Peningkatan Kapasitas Penilai Pemerintah dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”.
Chatib menambahkan, sejak terbitnya Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, pemerintah mempunyai peran dan fungsi yang jelas dalam mengelola aset yang dimilikinya sebagai pertanggungjawaban atas anggaran Negara. “Pengelolaan aset adalah salah satu siklus yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, sampai penghapusan yang efisien dan efektif. Penilai berperan penting dalam memberikan opini nilai wajar atas suatu aset, salah satunya aset sumber daya alam Indonesia” ujar Chatib.
Pentingnya peranan penilai terlihat semenjak terjadinya krisis ekonomi tahun 1998. Saat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) eksis, banyak keputusan yang dibuat berdasarkan valuation.
Sebagai informasi, saat ini Kementerian Keuangan sedang menyusun dan mengusulkan Rancangan Undang-Undang Penilai, yang di dalamnya mengatur adanya organisasi profesi, baik untuk penilai publik maupun penilai pemerintah. Organisasi profesi yang sudah ada adalah Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) yang merupakan domain penilai publik. “Saya berharap setelah acara ini dapat terbentuk organisasi profesi yang menaungi penilai pemerintah sebagai wujud transformasi bisnis,” harap pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Penanaman Modal (BKPM) ini.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto selaku ketua panitia menyampaikan laporannya. Hadiyanto menyampaikan bahwa penyelenggaraan acara yang dimulai dari 02 s.d. 04 Oktober 2013 akan diikuti oleh peserta sebanyak 280 orang, yang berasal dari internal DJKN maupun pihak eksternal. Tujuan acara ini adalah untuk meningkatkan kapasitas penilai pemerintah dan membentuk organisasi profesi yang menaungi penilai pemerintah. “Kami berharap acara ini dapat menjadi wadah bagi pengembangan profesi penilai pemerintah dan sarana menjalin komunikasi dan kerja sama dengan organisasi penilai di Indonesia (MAPPI-red),” ujar Hadiyanto.
Narasumber yang diundang, baik dari internasional maupun nasional, diharapkan dapat memberikan khasanah keilmuan baru dan solusi atas berbagai permasalahan yang ditemui di lapangan, misalnya mengenai pembebasan tanah, pembentukan database penilaian nasional, dan lainnya.
Pada acara yang dibuka dengan performance Tari Saman ini turut hadir narasumber dari Australia, Malaysia, akademisi, para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Keuangan, perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan para peserta. (sumber : www.djkn.depkeu.go.id)

Direktorat Penilaian akan menyelenggarakan Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) Tahun 2013 pada tanggal  2 s/d 4 Oktober, bertempat di Hotel Arya Duta Jalan Prapatan Senen Nomor 44-48 Jakarta Pusat (Depan Tugu Tani). Sebagaimana diketahui bahwa penyelenggaraan kegiatan ini adalah merupakan yang kelima sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2009. Tema penyelenggaraan tahun ini adalah Peningkatan Kualitas Penilai Pemerintah Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Lebih Baik. Sekian

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa berlaku DKPB tahun 2013, maka perlu kiranya dilakukan penyusunan DKPB tahun 2014 yang rencananya akan disahkan pada tanggal 1 Januari 2013. Pengembangan yang dilakukan pada DKPB tahun 2014 adalah dengan adanya penambahan material baja ringan (galvalum) pada komponen struktur atap. Untuk selanjutnya Surat Pemberitahuan Rencana Penyusunan DKPB Tahun 2014 dapat diunduh di email storage file blog penilaian. Terima Kasih! 

Menteri Keuangan mendelegasikan kewenangan atau peneruslimpahan wewenang bidang Pengelolaan Barang Milik Negara kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.6/2013 tanggal 23 Juli 2013. Pelimpahan tersebut meliputi : Penetapan Status Penggunaan BMN, Pemanfaatan BMN dan Perpanjangannya, Penghapusan BMN dan Pemindahtanganan BMN.

Nilai yang digunakan adalah nilai buku yaitu nilai yang tercatat dalam daftar barang  pengguna/kuasa pengguna atau laporan barang pengguna/kuasa pengguna. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2013. Keputusan Menteri Keuangan ini secara langsung akan mempengaruhi pembagian kewenangan pelaksanaan penilaian  antara Kantor Pusat, Kanwil, dan KPKNL sebagaimana diatur pada PMK-179/PMK.06/2009. Sebagai contoh, berdasarkan KMK 31/KMK.06/2008 penilaian pemindahtanganan T/B yang oleh dilakukan Direktorat Penilaian adalah BMN T/B dengan nilai buku > 2,5 Miliar , sedangkan berdasarkan KMK-218/KMK.06/2013 BMN T/B yang dinilai Direktorat Penilaian adalah BMN dengan nilai buku > 5 Miliar. Untuk lebih jelasnya, temen-temen dapat mengunduh file KMK dimaksud pada email storage file blog penilaian. Sekian (sumber : http://ekolumajang.com dengan beberapa penambahan)