VALUER IS ME Sharing Everything Makes Life Amazing

Dari hasil verifikasi terhadap data hasil survey DKPB 2010 yang telah dikirimkan kepada kami, dengan ini kami beritahukan bahwa terdapat beberapa KPKNL yang tidak melakukan survey secara menyeluruh di wilayah kerjanya. Wilayah yang belum dilakukan survey adalah kabupaten/kotamadya baru yang merupakan hasil pemekaran wilayah dalam kurun waktu 2008 s/d 2009. Direktorat Penilaian telah mengirimkan surat pembinaan kepada beberapa Kanwil dimana KPKNL-nya belum melakukan survey secara menyeluruh terhadap wilayah kerjanya. Diharapkan hasil survey DKPB terhadap Kabupaten/Kotamadya tersebut dapat disampaikan secepatnya untuk selanjutnya disusulkan menjadi suplemen dalam buku DKPB yang segera selesai pencetakannya. Softcopy data hasil survey DKPB susulan tersebut dikirimkan kepada Direktorat Penilaian melalui email di alamat petabang2@gmail.com. Terima Kasih!(robby)

Permohonan penilaian dalam rangka pemanfaatan/pemindahtanganan BMN untuk objek selain tanah dan bangunan oleh kementerian/lembaga adalah salah satu bentuk permohonan penilaian yang sering dihadapi oleh Direktorat Penilaian. Hal yang akan kita bahas disini adalah tata tertib administrasinya. Proses ini dimulai dengan datangnya surat permohonan penilaian. Sebagaimana tercantum pada PMK 179/PMK.06/2010 pasal 8 ayat 2, ada 2 macam permohonan penilaian yang diatur yaitu yang pertama permohonan penilaian dari pengelola barang dalam hal pengguna barang telah mengajukan permohonan pemanfaatan/pemindahtanganan terlebih dulu dan yang kedua permohonan penilaian dari pengguna barang dalam hal pengguna barang belum mengajukan permohonan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN kepada pengelola barang. Sebenarnya kedua permohonan penilaian ini tidaklah jauh berbeda, yang membedakannya adalah dengan siapa nantinya penilai akan berkoordinasi untuk selanjutnya melaksanakan penilaian dimaksud. Yang perlu diperhatikan adalah kewenangan penilaian berdasarkan arestasi yang telah ditentukan pada KMK.31/KM.06/2008. Setelah aspek arestasi telah diverifikasi, maka hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah memeriksa kelengkapan berkas permohonan. Apabila berkas permohonan penilaian dinyatakan lengkap, maka hal selanjutnya adalah menentukan penilai yang akan ditugaskan melaksanakan penilaian dimaksud dan untuk selanjutnya daftar nama penilai tersebut dikirimkan ke K/L pemohon penilai untuk dapat ditetapkan dalam sebuah SK yang menugaskan penilai DJKN untuk melaksanakan penilaian terhadap objek dimaksud. Mengapa demikian? Sebagaimana termaktub dalam PP No. 6 tahun 2006 pasal 40 ayat 1 dan PMK 96/PMK.06/2007 pasal 11 ayat 3 yang berbunyi " Penilaian Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh tim yang ditetapkan Pengguna Barang dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan oleh Pengguna Barang". Aturan tersebut diartikan bahwa penilaian untuk objek selain tanah/bangunan dapat dilakukan sendiri oleh K/L yang bersangkutan apabila telah memiliki tenaga penilai yang telah bersertifikasi, namun sejauh ini tenaga penilai yang bersertifikasi di lingkungan pemerintah hanya dimiliki oleh DJKN dan DJP. Oleh karena itu opsi kedua dalam aturan tersebut yang berbunyi "dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan oleh Pengguna Barang" diartikan bahwa penilai di luar K/L (secara khusus dalam hal ini adalah penilai DJKN) dapat melaksanakan penilaian objek dimaksud setelah ditetapkan terlebih dahulu oleh K/L bersangkutan sebagai tim penilai. Setelah tim penilai tersebut ditetapkan oleh K/L, barulah penilaian dapat dilaksanakan. Sekian, semoga dapat memberikan pencerahan...Terima Kasih (robby)

Terhitung per tanggal 19 Januari 2010 2 buah Surat Edaran Dirjen KN perihal penilaian telah diterbitkan oleh Direktorat Penilaian. SE-01/KN/2010 tentang Daftar Komponen Penilaian Bangunan 2010 dan SE-02/KN/2010 tentang Petunjuk Penilaian Bangunan Yang Akan Dibongkar. SE-01 diterbitkan sebagai edaran pengantar DKPB 2010 yang telah disahkan oleh masing-masing Kanwil DJKN dan dinyatakan berlaku sejak 1 Januari 2010. Adapun petunjuk dan penggunaan DKPB 2010 tetap mengacu pada petunjuk dan penggunaan DKPB 2009 dikarenakan dasar aplikasi dan penggunaan model keduanya adalah sama. SE-02 diterbitkan untuk mengantisipasi banyaknya permohonan penilaian bangunan yang akan dibongkar mengingat sebelumnya penilaian terhadap objek tersebut hanya ter-cover oleh S-3863/KN/2008 tanggal 11 April 2008. Dalam SE ini, Direktorat Penilaian membuat panduan penilaian bangunan yang akan dibongkar dengan lebih komprehensif, dengan macam spesifikasi material bongkaran, cara perhitungan jumlah material bongkaran, termasuk salah satu di dalamnya tabel baja yang akan membantu dalam penentuan berat baja dalam bongkaran bangunan tersebut. Kedua file Surat Edaran dimaksud dapat anda unduh melalui email storage blog ini. Untuk teman-teman penilai DJKN yang belum terdaftar untuk mendapatkan akses penuh ke email storage file blog ini dapat segera mengirimkan biodata diri (nama,NIP, asal kantor DJKN) ke alamat email yang tertera di header samping blog ini. Selamat Mengunduh

Periode kompilasi DKPB 2010 telah usai, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman Kanwil/KPKNL atas kerjasamanya. Berikut kami sampaikan daftar 5 besar pengirim DKPB yang lebih dulu masuk ke email petabang2@gmail.com antara lain :
1. Kanwil IV Palembang tanggal 21 Desember 2009
2. Kanwil VIII Bandung tanggal 30 Desember 2009
3. Kanwil V Bandar Lampung tanggal 4 Januari 2010
4. Kanwil XI Pontianak tanggal 5 Januari 2010
Kanwil X Surabaya tanggal 5 Januari 2010
Kanwil XV Makassar tanggal 5 Januari 2010
Kanwil XIV Denpasar tanggal 5 Januari 2010
Kanwil II Medan tanggal 5 Januari 2010
Kanwil III Pekanbaru tanggal 5 Januari 2010
5. Kanwil I Nanggroe Aceh Darussalam 8 Januari 2010
Pemeringkatan tersebut kami ukur berdasarkan kelengkapan data yang dikirim. Data yang diminta adalah aplikasi full DKPB dalam bentuk file microsoft excell (xls*/xlsx*) sehingga apabila pengiriman hanya meliputi hasil survey atau hanya mengirimkan 2 sheet tabel DKPB dan material, maka data tersebut belum dapat kami kategorikan lengkap. Buku DKPB 2010 selanjutnya akan segera disebarkan ke seluruh Kanwil & KPKNL seluruh Indonesia. Sekian!

Seperti yang sudah kami janjikan dulu, file lampiran surat pedoman penilaian menara pemancar TVRI versi rilis telah kami unggah di email storage blog. Perbedaan dengan file lampiran yang telah di-unggah sebelumnya adalah adanya detail penjelasan kondisi pada penyusutan fisik untuk penentuan nilai sisanya dan harga satua pekerjaan grounding yaitu pipa besi, kawat tembaga dan klem, serta lempengan tembaga telah ditentukan harga standarnya. Harga standar disini dimaksudkan harga tersebut telah ditentukan dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia jadi teman-teman tidak perlu melakukan survey lagi untuk mencari harga satuan material tersebut. Untuk lebih lanjutnya file tersebut dapat diunduh di email storage blog. Bagi yang belum mendaftar untuk mendapatkan akses unduh tidak terbatas, bisa segera mendaftarkan diri ke email masrobby@gmail.com. Terima Kasih!